Jalan Rusak di Kota Banjar: Potret Kelam Infrastruktur yang Terabaikan
Koran Banjar– Setiap minggu, nyaris tanpa terkecuali, warga Kota Banjar harus mempertaruhkan keselamatan mereka hanya untuk melewati jalan-jalan rusak yang menjadi akses utama kehidupan sehari-hari. Lubang-lubang besar yang menganga, permukaan jalan yang tidak rata, dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan telah berubah menjadi “lapangan ranjau” yang mengancam keselamatan pengendara, terutama para pengguna sepeda motor.
Kondisi ini bukanlah hal baru. Sudah bertahun-tahun warga mengeluh, berharap, dan akhirnya frustasi melihat jalan-jalan di kota mereka dibiarkan rusak tanpa perbaikan berarti. Aspirasi mereka seolah tenggelam dalam birokrasi yang berbelit dan prioritas anggaran yang tidak memihak kepentingan publik.
Suara Warga yang Terlupakan
“Terakhir ada pengendara motor yang jatuh, orang Randegan,” ungkap Cecep Dani Sufyan, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Pernyataannya bukan sekadar laporan insidental, melainkan potret harian yang dihadapi warga Banjar.
Rendi, salah seorang warga, bercerita dengan nada frustasi: “Hampir setiap minggu ada pengendara yang terjatuh di jalan tersebut. Bahkan, anak sekolah pernah mengalami kecelakaan hingga seragamnya penuh lumpur.”
Baca Juga: Pameran “Warisan Budaya Tak Benda” Bukti Seni Rupa Jadi Jembatan Pelestarian Adat Banjar
Jalan Bantardawa di Dusun Rancabulus, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, menjadi contoh nyata penderitaan warga. Jalan sepanjang 1,1 kilometer ini merupakan akses vital menuju kantor desa dan pusat kota Banjar, tetapi sudah lebih dari lima tahun dibiarkan rusak parah.
Kepala Desa Rejasari, Ahmad Afrizal Rizqi, menegaskan bahwa jalan ini merupakan aset milik kota dan akses utama warga. “Saya sudah berulang kali menyampaikan aspirasi ke wali kota, baik dalam rapat koordinasi wilayah maupun musrenbang,” ujarnya.
Politik Anggaran dan Pengabaian Prioritas
Yang lebih memprihatinkan adalah sikap apatis dari para pemangku kebijakan. Komisi III DPRD Kota Banjar menilai pemerintah daerah kurang memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur. Cecep menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali menekankan pentingnya alokasi anggaran sesuai mandat undang-undang.
“Setiap kali pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), usulan perbaikan jalan kerap terhenti di tingkat desk,” keluh politisi PKS ini.
