Koran Banjar– Kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pekan lalu, membuka tabir baru tentang lemahnya pengawasan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Fakta yang terungkap seluruh dapur penyedia makanan program ini belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) — dokumen vital yang menandakan bahwa makanan diolah dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang layak.
Puluhan Siswa Keracunan Usai Santap Makan Gratis
Insiden bermula pada Kamis siang, 9 Oktober 2025. Seusai jam pelajaran, ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Martapura mulai mengeluh mual, pusing, dan muntah-muntah.
Beberapa di antaranya bahkan sempat pingsan di ruang kelas.
Total 134 siswa dan guru dari enam sekolah menjadi korban, di antaranya Sekolah Islam Terpadu Assalam (MI, MTS, dan SMA), SDN 1 Pasayangan, SDN 1 Tungkaran, SD Muhammadiyah Pasayangan, serta SMAN 1 Martapura.
Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) langsung turun tangan. Hasil sementara investigasi mengarah pada SPPG Tungkaran, salah satu dapur penyedia makanan MBG yang menjadi penyuplai untuk sekolah-sekolah terdampak.
Belasan Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Higiene
Yang mengejutkan, dapur SPPG Tungkaran — dan bahkan seluruh dapur MBG di Kabupaten Banjar — belum satu pun memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, program MBG di wilayah ini telah berjalan sejak Februari 2025.
“Benar, dari 13 unit SPPG yang beroperasi di Banjar, belum ada yang punya SLHS,” kata Noripansyah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Senin (13/10/2025).
“Namun, mereka sudah mulai mengajukan sebelum insiden keracunan terjadi. Prosesnya memang tidak bisa cepat.”
Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan SLHS, sebuah dapur atau usaha tata boga harus memenuhi tiga indikator utama:
-
Lulus uji higienitas laboratorium, mencakup kualitas air, sampel makanan, alat masak, serta kebersihan tangan penjamah makanan.
-
Memiliki sertifikat pelatihan Hygiene Sanitasi Makanan (HSM) atau keamanan pangan bagi penjamah.
-
Lulus Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang menilai kebersihan bangunan, air bersih, pengelolaan limbah, serta tata letak dapur dan peralatan.
Aturan Baru Kemenkes Bikin Dapur MBG Berlomba Urus SLHS
Baca Juga: Kesultanan Banjar Gandeng UICI Digitalisasi Sejarah Kementerian Kebudayaan
Mengapa dapur-dapur itu bisa beroperasi tanpa sertifikat sejak awal?
Menurut Noripansyah, kewajiban memiliki SLHS untuk penyedia makanan MBG baru resmi diwajibkan setelah terbitnya Surat Edaran Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tertanggal 1 Oktober 2025.
“Jadi sebelumnya, para pemilik SPPG belum tahu kalau itu wajib. Sekarang kami sedang mendorong semua untuk segera mengurusnya,” jelasnya.
Dalam surat edaran itu, Kemenkes menetapkan dua tenggat waktu penting:
-
SPPG yang sudah beroperasi sebelum 1 Oktober 2025, wajib memiliki SLHS paling lambat satu bulan sejak tanggal tersebut.
-
SPPG yang baru dibentuk setelahnya, wajib memiliki SLHS maksimal satu bulan sejak ditetapkan sebagai penyedia MBG.
Artinya, seluruh dapur MBG di Banjar harus sudah mengantongi sertifikat paling lambat 1 November 2025. Jika tidak, mereka terancam tidak boleh lagi beroperasi dalam program makan gratis ini.
Antara Niat Baik dan Pengawasan yang Lalai
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Namun, kasus di Banjar menyoroti satu masalah krusial: niat baik tanpa standar pengawasan bisa berujung bahaya.
“Ke depan, kami akan lakukan pemeriksaan lebih ketat. Tidak boleh lagi ada dapur MBG yang jalan dulu baru urus sertifikat,” tegas Noripansyah.
