Koran Banjar– Di tengah maraknya kasus keracunan akibat makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar justru menunjukkan keberhasilan menjaga keamanan dan kualitas program ini. Pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai pihak menjadi faktor kunci yang membuat pelaksanaan MBG di Banjar berjalan relatif aman hingga kini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, mengungkapkan pihaknya telah menerapkan sistem pelaporan berjenjang di setiap sekolah penerima manfaat MBG. Dengan mekanisme ini, sekolah diwajibkan melaporkan setiap potensi masalah langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pengelola program.
“Sejauh ini, dari hasil pemantauan kami bersama kepala sekolah, belum pernah ada laporan terkait makanan basi ataupun siswa yang sakit setelah mengonsumsi menu MBG,” jelas Liana.
Pengawasan Harian di Sekolah
Tak hanya di tingkat dinas, pengawasan ketat juga dilakukan langsung oleh pihak sekolah. SMPN 3 Martapura, misalnya, menetapkan sistem kontrol harian di mana guru secara bergiliran memeriksa tampilan dan aroma makanan sebelum dibagikan ke siswa.
Kepala Sekolah Fitri Jamilah menyebut sejak sekolahnya mulai menerima MBG pada April lalu, program ini berjalan tanpa kendala berarti. Dari total 734 penerima manfaat, sekitar 88 persen makanan selalu habis dikonsumsi setiap hari.
“Hanya sekitar 12 persen yang tersisa, itu pun biasanya karena anak-anak sudah kenyang atau mereka memilih membawa pulang makanannya,” ungkap Fitri.
Baca Juga: Bupati Banjar Tandatangani Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Kalsel
Peran TNI dalam Kontrol Lapangan
Yang menarik, pengawasan MBG di Banjar tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan Dinas Pendidikan. Aparat TNI, khususnya Kodim 1006/Banjar, ikut terlibat aktif dalam memastikan kelancaran program.
Komandan Kodim, Letkol Inf Bambang Prasetyo Prabujaya, menegaskan bahwa pihaknya rutin melakukan pemantauan mulai dari kebersihan dapur, sanitasi, bahan baku, hingga proses penyajian. Bahkan pengambilan sampel makanan juga dilakukan secara berkala untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar terjaga.
“Kami ikut membantu mengawasi jalannya program MBG, termasuk menyelesaikan kendala teknis yang muncul di lapangan. Sampai saat ini, Kabupaten Banjar dan Banjarbaru belum pernah mencatat adanya kasus keracunan,” tegasnya.
Menurut Bambang, saat ini sekitar 60 persen dapur MBG sudah berjalan optimal, sementara sebagian lainnya masih terkendala persoalan teknis, mulai dari pembangunan dapur hingga kebijakan yayasan penyelenggara.
